Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merupakan dokumen yang berfungsi sebagai standar wajib yang harus diberikan oleh pihak penyelenggara pendidikan, dalam hal ini pihak sekolah (Swasta maupun Negeri) untuk memberikan hak dasar pendidikan bagi masyarakat.

Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan), diharapkan kebutuhan kualitas pendidikan minimal dapat terpenuhi, untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan standar kualitas pendidikan di masing-masing lembaga.

SPM Pendidikan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, ada beberapa standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang wajib dipenuhi dengan tujuan sebagai panduan bagi pihak pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

Berikut beberapa standar pelayanan minimal pendidikan (SPM Pendidikan) yang wajib dipenuhi oleh pihak penyelenggara pendidikan. Dari situs CXSense.com, platform customer experience yang membahas mengenai kualitas layanan, adapun standar layanan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:

1. Sesuai Dengan Kewenangan

SPM Pendidikan sepenuhnya diatur oleh kewenangan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten tempat lembaga pendidikan tersebut berada. Hal ini disebabkan karena setiap pemerintah daerah punya kebijakan tersendiri terkait pendidikan, termasuk dalam hal penyaluran anggaran pendidikan.

Maka dari itu, salah satunya SPM Pendidikan yang wajib dihadirkan oleh lembaga pendidikan, baik Negeri maupun Swasta, harus sesuai dengan peraturan atau standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar berdasarkan tingkat dan jenis pendidikannya.

2. Ketersediaan Sarana Pendukung

Lembaga pendidikan wajib menyediakan alat pendukung sebagai bagian dari aktivitas belajar mengajar. Selain gedung sekolah yang layak huni, beberapa alat pendukung seperti papan tulis, buku pendamping, layanan administrasi dan lainnya, wajib disediakan pihak penyelenggara.

SelainĀ  itu, pihak sekolah atau penyelenggara pendidikan wajib mempertimbangkan untuk memiliki lapangan sebagai penunjang aktivitas anak didik di luar ruangan, perpustakaan atau taman bacaan, area menunggu dan beberapa sarana pendukung lainnya.

3. Mudah Dijangkau

Lembaga pendidikan hendaknya berada di area yang strategis dan mudah di jangkau anak-anak. Misalnya, sekolah yang baik dan dianggap memenuhi SPM Pendidikan, hendaknya berada di wilayah yang bisa di jangkau angkutan umum, atau bisa diakses dengan kendaraan dan berjalan kaki.

Selain menjamin kemudahan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, menentukan lokasi yang mudah di jangkau menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan menuju sekolah.

4. Berkesinambungan dan Terukur

Lembaga pendidikan atau pihak sekolah hendaknya menjamin aktivitas belajar mengajar berjalan lancar dan berkesinambungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tingkatan level pendidikan, tersedianya tenaga pengajar dan berbagai alat pendukung lainnya.

Selain itu, pihak sekolah atau lembaga pendidikan harus memiliki rencana target jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang yang terukur, sebagai jaminan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan.

5. Ketepatan Sasaran

Lembaga pendidikan wajib memenuhi kebutuhan minimal pelayanan pendidikan sesuai dengan sasaran yang ingin dijangkau. Berikut merupakan jenis SPM Pendidikan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh pihak penyelenggara pendidikan.

  • Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota terdiri dari, pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/TPA/TQA dan lainnya), Pendidikan Dasar (SD/MI dan lainnya), serta Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket A, B, C dan lainnya).
  • Kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendidikan Menengah (SMP/MTs/ dan lainnya), Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA, SMK dan lainnya), serta pendidikan tingkat khusus.

Selain itu, lembaga pendidikan pun wajib menentukan target konsumen masyarakat yang ingin dijangkau, tanpa mengabaikan kebutuhan pendidikankeluarga miskin atau tidak mampu. Dengan kata lain, lembaga pendidikan tetap harus menjunjung tinggi hak kesetaraan dalam pendidikan.

#WritingCompetitionCXSense